Jumat, 11 Juni 2021 bertempat di Situation Room, Lt.5 Gedung B, Kantor Setjen Wantannas diselenggarakan rapat pembahasan Kelas Jabatan dan Peta Jabatan di Lingkungan Setjen Wantannas. Rapat yang dimulai pada pukul 13.00 WIB tersebut dibuka oleh Kepala Biro Umum, Laksamana Pertama TNI Supendi, ST.

Mengawali sambutannya, Karoum menyampaikan bahwa Setjen Wantannas merespon arahan Presiden dalam melakukan penyederhanaan birokrasi diantaranya dengan melakukan melakukan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional serta telah melakukan pembenahaan Struktur, Organisasi dan Tata Kerja.

Namun demikian sampai saat ini Peta Jabatan Setjen Wantannas masih belum disetujui oleh Kementerian PANRB. Oleh karena itu rapat ini diharapkan menjadi satu media untuk membahas dan berdiskusi hal-hal yang menjadi pokok permasalahan sehingga dapat disepakati solusinya.

Istyadi Insani, S.Sos., M.Si, Asdep Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur, menyampaikan bahwa untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi. Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional yang kemudian dimutakhirkan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021.

Dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019, pada pasal 12 disebutkan bahwa penetapan kelas jabatan fungsional yang akan diduduki yaitu disetarakan dengan kelas jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya.

Dalam kesempatan tersebut Istyadi menjelaskan secara rinci mengenai perbedaan antara jabatan, tugas tambahan, dan penugasan. Kemudian disusul dengan alur penetapan evaluasi jabatan yang harus ditempuh oleh Kementerian/Lembaga.

Lebih lanjut Istyadi menjelaskan bahwa KemenPANRB tidak menetapkan kelas jabatan baru. Setiap instansi mendapatkan perlakuan yang sama terhadap penetapan kelas jabatan. Informasi hasil penetapan kelas jabatan bersifat terbuka dan dapat diakses secara umum/publik.

Kementerian PANRB akan membantu, memfasilitasi dan kedepan Tim Teknis Setjen Wantannas dapat bertemu dan berdiskusi dengan Tim Teknis Kementerian PANRB untuk membahas hal-hal teknis lainnya.**ES