Pada tanggal 23 Agustus 2019 telah dilaksanakan rapat koordinasi penyusunan standar kompetensi jabatan di lingkungan Setjen Wantannas. Rapat dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Keuangan (POK) Marsma TNI Sukur M.Si (Han) yang dihadiri oleh anggota kelompok kerja, perwakilan dari masing-masing unit kerja di lingkungan Setjen Wantannas serta Tim dari instansi pembina Kementerian PANRB.

Rapat koordinasi tersebut adalah tindak lanjut dari rapat kelompok kerja yang telah dilaksanakan tanggal 21 dan 22 Agustus 2019, dengan kesimpulan secara umum adalah disepakatinya nama kompetensi teknis pada masing-masing kedeputian yaitu:

Kedeputian Sisnas

1. Analisis lingkungan strategis (Identifikasi Masalah)
2. Penguasaan Metodologi Pemecahan Masalah
3. Penyiapan Bahan Kerjasama Pemecahan Masalah
4. Penyusunan Kebijakan Ketahanan Nasional
5. Advokasi Hasil Kajian kebijakan ketahanan nasional
6. Advokasi kebijakan ketahanan nasional

Kedeputian Polstra

1. Analisis lingkungan strategis (Identifikasi Masalah)
2. Penguasaan Metodologi Pemecahan Masalah
3. Penyiapan Bahan Kerjasama Pemecahan Masalah
4. Penyusunan Kebijakan Ketahanan Nasional
5. Advokasi Hasil Kajian kebijakan ketahanan nasional
6. Advokasi kebijakan ketahanan nasional

Kedeputian Jiandra

1. Analisis lingkungan strategis (Identifikasi Masalah)
2. Penguasaan Metodologi Pemecahan Masalah
3. Penyiapan Bahan Kerjasama Pemecahan Masalah
4. Penyusunan Kebijakan Ketahanan Nasional
5. Advokasi Hasil Kajian kebijakan ketahanan nasional
6. Advokasi kebijakan ketahanan nasional

Kedeputian Pengembangan

1. Analisis lingkungan strategis (Identifikasi Masalah)
2. Penguasaan Metodologi Pemecahan Masalah
3. Penyiapan Bahan Kerjasama Pemecahan Masalah
4. Penyusunan Kebijakan Ketahanan Nasional
5. Analisis Hasil dan Risiko Pembangunan
6. Analisis Kehidupan Nasional
7. Advokasi Hasil Kajian kebijakan ketahanan nasional
8. Advokasi kebijakan ketahanan nasional

Selanjutnya untuk nama kompetensi teknis unit kerja kebiroan disepakati mengacu pada kompetensi teknis kementerian terkait yang sudah ditetapkan. ***(th)