Senin, 5 April 2021, Tim Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas menyelenggarakan rapat koordinasi program Reformasi Birokrasi di lingkungan Setjen Wantannas. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana, Staf Ahli Bidang Hankam, Laksda TNI Gregorius Agung W. D., M.Tr (Han) tersebut dimulai pada pukul 10.00 WIB dan bertempat di Ruang Situation Room, Lt.5 Gedung B, Kantor Setjen Wantannas.

Dalam memulai arahannya, Ketua Tim Pelaksana menyampaikan mengenai perlunya perhatian dan komitmen masing-masing pimpinan unit kerja dalam mencapai beberapa target dan melaksanakan rencana aksi yang sudah ditetapkan. Program Reformasi Birokrasi harus menjadi perhatian utama masing-masing pimpinan mengingat program ini merupakan program prioritas masing-masing instansi pemerintah untuk mewujudkan birokrasi pemerintah berkelas dunia.

Selanjutnya saran dan rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB perlu ditindaklanjuti sebagai perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Koordinasi antara Tim Reformasi Birokrasi instansi (pusat) dan Tim Reformasi Birokrasi unit kerja harus berlangsung secara intensif.

Pada kesempatan tersebut, Koordinator Kelompok Organisasi dan Tata Laksana, Tri Hariyadi, M.AP menyampaikan selintas paparan tentang Tim Reformasi Birokrasi Pusat yang dibentuk melalui Keputusan Sesjen Wantannas Nomor 27 Tahun 2021. Terdapat dua susunan tim yaitu Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

Masih dalam kesempatan yang sama, Koorpok Ortala menyampaikan penjelasan mengenai 8 area perubahan dalam program Reformasi Birokrasi khususnya hal-hal yang tertera pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE), sehingga beberapa isu terkini serta target yang ingin dicapai pada tahun ini dapat dipenuhi dengan baik.

Pada aspek Zona Integritas, dibahas bahwa sampai saat ini belum ada satupun unit kerja yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) ataupun Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Dari empat unit kerja yang diusulkan, belum ada yang lolos dan mendapatkan predikat tersebut. Hal ini merupakan satu catatan tersendiri sebagai bahan evaluasi.

Pada sesi diskusi dan tanya jawab, beberapa peserta rapat menyampaikan tentang profil Setjen Wantannas dihadapkan pada tuntutan Reformasi Birokasi, bahwa apakah tidak cukup hanya satu unit kerja saja (Setjen) yang mendapatkan penilaian Reformasi Birokasi, mengingat beberapa aspek diantaranya sumberdaya personil yang terbatas serta alokasi anggaran yang terbatas.

Selain itu pada konteks Zona Integritas, sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB No.10 Tahun 2019 bahwa level unit kerja yang diusulkan adalah unit kerja yang mengelola sumber daya yang cukup besar yaitu sumber daya terkait keorganisasian yang cukup, misalnya SDM, anggaran, dan teknologi informasi. Hal tersebut semakin mengindikasikan bahwa level yang cocok untuk diajukan menjadi unit kerja ZI adalah Setjen.

Atas beberapa usulan tersebut, pimpinan rapat menyampaikan perlunya koordinasi lebih lanjut dengan Tim Kementerian PANRB agar Setjen Wantannas dapat lebih optimal dalam bekerja dan memenuhi data dukung yang diperlukan. Pimpinan rapat juga menyampaikan agar masing-masing ketua koordinator kelompok untuk memenuhi tanggung jawab dan tugasnya masing-masing. *ES