Jumat, 21 Februari 2019 bertempat di Ruang Rapat Lantai 4, Kantor Setjen Wantannas diselenggarakan Rapat membahas tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Setjen Wantannas. Rapat tersebut dipimpin oleh Kepada Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan (POK) Marsma TNI Benedictus Benny K., S.H., M.AvMgt, MAIR. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kepala Bagian Ortala, Kepala Bagian Kepegawaian dan Hukum serta para Staf.

Memuai rapatnya Karo POK menyampaikan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden tentang perlunya perampingan organisasi dengan melakukan penyederhaan birokrasi. Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan melakukan penghapusan eselonisasi yaitu eselon III dan IV dan menggantinya dengan jabatan fungsional yang lebih mementingkan aspek kompetensi.

Karo POK juga menyampaikan bahwa Setjen Wantannas telah merespon arahan Presiden dan Surat Edaran Menteri PAN RB tentang penyederhaan birokrasi dengan melakukan inventarisasi jabatan eselon III dan IV. Tabel inventarisasi tersebut juga menyertakan rekomendasi jabatan baru pada jabatan fungsional serta memberikan informasi mengenai selisih gaji yang akan diterima.

Kabag Ortala, Tri Hariyadi, M.AP menyampaikan bahwa penyederhanaan eselon merupakan salah satu arahan Presiden yang perlu segera ditindaklanjuti oleh seluruh K/L untuk melahirkan birokrasi negara yang semakin sederhana, simpel dan lincah. Namun penyederhanaan birokrasi ini juga sepatutnya memperhatikan aspek kesejahteraan pegawai yang bersangkutan sehingga jangan sampai merugikan.

Masih dalam kesempatan yang sama, Kabag Ortala menyampaikan bahwa diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian agar aspek kesejahteraan pegawai tidak dirugikan, salah satunya adalah penyesuaian dalam kelas jabatan. Setelah dihitung dengan seksama, apabila seorang pejabat eselon III masih menempati kelas jabatan 12, maka penghasilannya (take home pay) akan turun dari penghasilan sebelumnya. Hal inilah yang perlu diantisipasi agar tidak merugikan pegawai dimaksud.

Penyesuaian selanjutnya yaitu peta jabatan yang perlu segera di update mengingat banyak jabatan fungsional tertentu yang sebelumnya tidak ada. Peta jabatan tersebut perlu mengakomodir jabatan-jabatan baru. Sehingga rapat ini akan membahas banyak aturan turunan yang perlu disesuaikan. **ES