Rabu, 13 Mei 2020, Kementerian PANRB menggelar Sosialisasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) secara online. Pelaksanaan acara sosialiasi PMPRB tersebut dapat disaksikan secara live melalui akun Instagram @rbkunwas, Kanal Youtube Kementerian PANRB maupun secara teleconference melalui aplikasi Zoom.

Kegiatan yang dimulai pada pukul 10.00 WIB tersebut menghadirkan dua narasumber yaitu Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas, Aparatur dan Pengawasan, Ronald Andrea Anas serta Analis Kebijakan Muda Sub-Koordinator Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Canggih Hangga Wicaksana.

Sementara itu Tim Pelaksana RB Setjen Wantannas secara bersama-sama menyimak sosialisasi PMPRB tersebut melalui Kanal Youtube Kementerian PANRB. Kegiatan tersebut diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai 4, Kantor Setjen Wantannas.

Mengawali paparannya Ronald mengatakan bahwa PMPRB online dapat menjamin efisiensi dan efektivitas dalam proses pengumpulan dan pengolahan data secara real time. Selain itu, dapat menjamin kesetaraan, objektivitas, dan transparansi dalam penilaian yang hasilnya dapat dilihat oleh para pihak, masyarakat, dan para pemangku kepentingan setiap saat.

Ronald melanjutkan bahwa dalam PMPRB terdapat dua komponen, yakni komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, meliputi 8 area perubahan. Sedangkan komponen hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen pengungkit, meliputi 3 hal yaitu kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta pelayanan publik. 

“Hubungan sebab-akibat antara komponen pengungkit dan komponen hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi organisasi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan, “ ujarnya.

Ia menambahkan untuk menghasilkan reformasi birokrasi yang baik, pada tahun 2020 instrumen PMPRB diperkuat dengan format tiga lapis, yakni instrumen mandatory dengan bobot 10%, hasil antara 20%, serta instrumen reform 30%. “Kalau PMPRB yang lama tidak dibatasi, hanya di bagi 8 area perubahan maka dengan format yang baru kita akan mengkavlingkan di setiap pertanyaannya,“ tegasnya.

Pelaksanaan PMPRB saat ini atur dengan Peraturan Menteri PANRB No.26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perbedaannya adalah terdapat penilaian unsur antara pada setiap area perubahan. Sebagai contoh pada bidang Penataan Tata Laksana hasil antara dapat diukur dengan 1) kualitas pengelolaan arsip melalui hasil pengawasan kearsipan dari ANRI; 2) Kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa melalui Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa dari LKPP; 3) Kualitas pengelolaan keuangan melalui indeks pengelolaan keuangan dari Kementerian Keuangan; dan 4) Kualitas pengelolaan aset melalui indeks pengelolaan aset dari Kementerian Keuangan.

Sementara narasumber yang kedua, Canggih Hangga Wicaksana menyampaikan secara teknis langkah-langkah pengisian PMPRB secara online yang berbeda dengan PMPRB tahun sebelumnya. Menurut Canggih, setiap K/L dan Pemda saat ini perlu terlebih dahulu mendaftarkan ulang Administrator masing-masing melalui menu "Registrasi Akun" dengan menyertakan kelengkapan seperti mengisi data diri, mengupload Surat Tugas dari Koordinator Tim Penilai Internal, dan mengupload Foto Nametag Pegawai. Hal ini sebagai bagian dari upaya dalam menjaga keamanan aplikasi.**ES