Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan asistensi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bagi 79 Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, di Aston Hotel & Convention, Denpasar, Bali, Senin s.d Kamis (26-29/08). Setjen Wantannas dalam kegiatan ini menugaskan Kabag Ortala, Tri Hariyadi dan Analis Sistem Informasi, Enang Suhendar. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Kegiatan Asistensi SPBE 2019 yang sebelumnya telah dilaksanakan di Surabaya, Medan, Makassar, dan Palembang. Denpasar dipilih untuk mengakomodir daerah-daerah yang memiliki indeks SPBE cukup di wilayah Indonesia Tengah dan Timur serta Kementerian/Lembaga di Pusat.

Asistensi ini dibuka oleh Asdep Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PANRB R. Roro Vera Yuwantari Susilastuti. Dalam sambutannya, ia menyampaikan kegiatan asistensi merupakan pendampingan Kementerian PANRB untuk memberi bimbingan kepada instansi pusat dan pemerintah daerah dalam penerapan SPBE. Menurutnya, penerapan SPBE yang baik sangatlah penting guna menciptakan pelayanan pemerintah yang cepat, fleksibel dan efisien. Turut memberikan bimbingan, Kasubdit. Layanan Aplikasi Informatika Polhukam Kementerian Kominfo Didi Sukiadi, Sandiman Muda Direktorat Proteksi Pemerintah BSSN Prabaswati, dan instruktur dari lima perguruan tinggi, yakni Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Telkom, Universitas Gunadarma, dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.

Kegiatan Asistensi SPBE ini bertujuan untuk meningkatkan penerapan SPBE, khususnya pada domain kebijakan SPBE, pelaksanaan tata kelola SPBE, dan penerapan layanan SPBE. Hal-hal yang dibahas dalam Kegiatan Asistensi SPBE ini meliputi materi tentang semua indikator evaluasi, saran tindak lanjut dari hasil evaluasi, serta perbaikan tingkat kematangan penerapan SPBE masing-masing instansi. Diharapkan, dengan terselenggaranya Kegiatan Asistensi ini, akan meningkatkan indeks SPBE nasional, meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan, serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Selanjutnya Kemen PANRB menghadirkan evaluator/asesor yang berasal dari kalangan Akademisi dari Univ. Telkom. Univ. Indonesia, Univ. Gadjah Mada, Univ. Gunadarma, dan Politeknik Elektronika Surabaya yang akan menilai dan memberikan evaluasi penyelenggaraan SPBE di instansi pusat dan daerah. Hal tersebut juga untuk menjaga independensi dan benturan kepentingan pada proses penilaian dan evaluasi.

Pada kegiatan asistensi tersebut, berdasarkan analisa yang telah dilakukan, Tim Evaluator menyampaikan beberapa kelemahan Setjen Wantannas dimana mayoritas berada pada aspek kebijakan yaitu belum memiliki kebijakan penggunaan aplikasi umum berbagi pakai, kebijakan layanan naskah dinas, layanan manajemen kepegawaian, layanan manajemen perencanaan dan penganggaran, kebijakan layanan manajemen keuangan, dan kebijakan layanan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH).

Selain kelemahan, disampaikan juga kekuatan yang telah dimiliki oleh Setjen Wantannas dalam pengelolaan SPBE yaitu telah terbitnya Tim Evaluator Internal SPBE yang didalamnya terdapat susunan Tim Pengarah, berikut juga tugas masing-masing personil yang telah melibatkan seluruh unit kerja terkait.

Selain itu Setjen Wantannas telah mempunyai Kebijakan Manajemen Kinerja, Layanan Pengadaan, Layanan Pengaduan Publik, Layanan Whistle Blowing System, Pengoperasian Pusat Data, dan Grand Design SPBE melalui Grand Design Sisfo Kamnas. ***th