Jakarta 19 Juni 2019, Menindaklanjuti wacana menghidupkan kembali Dewan Keamanan Nasional (DKN) yang sudah lama digaungkan diberbagai kegiatan, Sekretariat Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) kembali menggelar rapat internal untuk membahas nomenklatur susunan organisasi DKN yang nantinya akan diajukan ke Presiden RI. Berlangsung di Ruang Situation Room Lantai 5 Gedung B Kantor Setjen Wantannas, Deputi Sistem Nasional Mayjen TNI Afanti S. Uloli, S.E., M.Si. memimpin jalannya rapat, Rabu (19/06/2019).

Selaku Ketua Pokja, Afanti menyampaikan, “Selama kita membahas DKN ini, kita harus melepaskan diri kita sebagai anggota TNI, melepaskan diri sebagai polisi, dan kita harus memposisikan diri sebagai Aparatur Sipil Negara, karena selama kita berdiri pada posisi kita terus, akan ada banyak resistensi yang disebabkan oleh adanya kepentingan-kepentingan,” ujar Afanti.

Sekretaris Tim Pokja Pembentukan DKN Kolonel Tek. Bonan D.O. Siagian, S.E., M.Si. (Han), dalam paparannya menyampaikan bahwa pembentukan DKN ini dijamin tidak akan mengganggu keberadaan kementerian, kementerian koordinator maupun K/L.

“Kita tidak ingin memunculkan resistensi di K/L lain, yang kita harapkan bisa memunculkan satu persepsi bahwa DKN ini sebenarnya hanya merupakan Think Tank jadi bukan operasional kecuali pada kondisi krisis tertentu yang mekanismenya akan diatur selanjutnya,” jelas Siagian.

Rapat tersebut juga dihadiri beberapa anggota Tim Pokja Pembentukan DKN seperti Deputi Pengembangan Marsda TNI Dr. Sungkono, S.E., M.Si, Staf Ahli Bidang Iptek Dr. Ir. Hendri Firman Windarto, M.Eng, Staf Ahli Bidang Hankam Mayjen TNI Toto Siswanto S.IP., M.M, Staf Ahli Bidang Sosial Budaya Laksda TNI Manahan Simorangkir, S.E., M.Sc, Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Sosial Kedeputian Sistem Nasional Brigjen TNI Ali Hamdan Bogra, S.IP, dan Pembantu Deputi Urusan Lingkungan Alam Kedeputian Sistem Nasional Brigjen TNI Karev Marpaung, S.Sos., M.M.