Kamis, 19 Januari 2023 bertempat di Ruang NKRI, Lantai 5 Gedung B Kantor Setjen Wantannas diselenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi. Hadir pada kesempatan tersebut narasumber dari Kementerian PANRB, Istyadi Insani, S.Sos., M.Si. Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintah Daerah dan Erni Herawati, SE, Analis Kebijakan Ahli Madya.

Mengawali sambutannya, Kepala Biro Perencanaan Organisasi dan Keuangan, Marsma TNI Kris Biantoro menyampaikan bahwa penyederhanaan birokrasi merupakan amanat Presiden yang bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, profesional, efektif dan efisien. Masih dalam kesempatan yang sama, Marsma Kri mengatakan bahwa penyederhanaan birokrasi juga merupakan suatu upaya untuk mengurangi hambatan prosedural dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kolaborasi untuk mencapai sinergi dalam mencapai target-target kinerja.

Sementara itu Istyadi Insani menyampaikan bahwa terdapat 4 syarat keberhasilan program  reformasi birokrasi yaitu: 1) komitmen; 2) menyelesaikan akar masalah; 3) kolaborasi; 4) inovatif. Lebih lanjut Istyadi memaparkan bahwa terdapat 3 transformasi dalam konteks penyederhanaan birokrasi yaitu transformasi organisasi, transformasi SDMA, transformasi Sistem Kerja.

Istyadi Insani juga mengungkapkan tentang beberapa alasan penting dilaksanakannya penyederhanaan birokrasi yaitu mengurangi hambatan prosedural dalam pengambilan keputusan, meningkatkan kolaborasi untuk mencapai sinergi dalam mewujudkan target-target kinerja, mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui SPBE, dan mengubah budaya kerja struktural ke budaya inovatif sehingga terwujud profesionalisme ASN.**ES