Senin 1 Agustus 2022, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyelenggarakan kegiatan Entry Meeting Evaluasi Reformasi Birorkasi dan SAKIP 2022 Kementerian Lembaga. Kegiatan yang dimulai pada pukul 08.30 dan diselenggarakan secara daring tersebut diikuti melalui kanal Zoom Meeting maupun di Youtube RBKunwas. Adapun peserta yang mengikuti kegiatan melalui Zoom Meeting berjumlah 430 peserta dan peserta yang mengikuti melalui Kanal Youtube berjumlah 2.150 peserta. Adapun peserta dari Setjen Wantannas diikuti oleh perwakilan dari Tim Pelaksana RB Pusat dan Unit.

Narasumber pertama adalah Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Dr. Erwan Agus Purwanto yang memulai paparannya tentang fokus evaluasi Reformasi Birokrasi yaitu isu-isu strategis sesuai dengan karakteristik K/L terkait. Reformasi Birokrasi diharapkan dapat menjawab isu-isu strategis pencapaian kinerja utama K/L dan pencapaian prioritas nasional.

Sementara itu fokus utama untuk evaluasi SAKIP adalah efektivitas APBN/APBD pada sektor-sektor prioritas saat ini yaitu memastikan            APBN efektif digunakan untuk program/kegiatan yang berdampak pada pencapaian sasaran prioritas saat ini seperti pemulihan ekonomi dan kesehatan.

Masih dalam kesempatan yang sama, Deputi menyampaikan hasil-hasil yang sudah diraih selama pelaksanaan Reformasi Birokrasi diantara terdapat 37 Lembaga Non Struktural yang telah dibubarkan dan diintegrasikan pada K/L yang sesuai, 91% Kementerian telah memiliki tata kelola SPBE yang baik, sampai dengan tahun 2021 implementasi SAKIP berhasil mencegah potensi pemborosan APBN/APBD sebesar 112 Triliun.

Selanjutnya telah terbentuk 2165 unit percontohan pelayanan prima dan anti korupsi, program RB telah terkonsolidasi dalam kegiatan STRANAS PK.dan integrasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui pembentukan 59 Mall Pelayanan Publik (MPP) di daerah.

Meski demian, masih terdapat beberapa kendala dalam penyelenggaraan pelaksanaan RB antara lain masih minimnya komitmen pimpinan, RB kerap dipandang sebagai formalitas dan pemenuhan dokumen semata, ego sektoral yang membuat pelaksanaan RB masih parsial.**ES