Rabu, 10 Juni 2020, Kementerian PANRB menyelenggarakan Rapat Koordinasi berbasis daring dengan tema Penyetaraan Jabatan dalam rangka Mendukung Penyederhanaan Birokrasi pada Instansi Pusat Tertentu.

Kegiatan yang dimulai pada pukul 09.00 WIB tersebut dilakukan melalui media Zoom Meeting Room. Laksdya TNI Achmad Djalamudin, Sekretaris Jenderal Wantannas hadir pada pertemuan tersebut di Situation Room Setjen Wantannas. Hadir mendampingi Sesjen Wantannas yaitu Deputi Pengembangan selaku Ketua Tim Penyederhanaan Birokrasi, Marsda TNI Dr. Sungkono, Kepala Biro POK, Marsma TNI Shopian, Kepala Biro Umum, Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah, Para Kabag dan Staf lainnya.

Kegiatan dimulai dari paparan yang disampaikan oleh Aba Subagja, Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Aparatur. Dalam pemaparannya Aba mengupas mengenai berbagai hal mengenai penyetaraan jabatan dimulai dari aspek regulasi, kelembagaan, kesejahteraan dan beberapa permasalahan lainnya.

Kegiatan yang diikuti oleh K/L yang didalamnya terdapat SDM yang berasal dari anggota TNI dan Polri tersebut juga menyampaikan kesempatan kepada para peserta zoom meeting yang hadir.

Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan, Kemenko Polhukam, Syaiful Garyadi menyampaikan bahwa perlu dibentuk Tim Pokja yang melibatkan lintas sektor dengan agenda pembahasan yang lebih teknis sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih objektif. Menurut Syaiful, Kemenko Polhukam sendiri mempunyai 73 Kabid dimana 45 diantaranya berasal dari TNI dan Polri.

Sementara itu, Aspers Panglima TNI menyampaikan bahwa jajaran TNI sangat mendukung penyederhanaan birokrasi sebagaimana arahan Presiden. Adapun pembinaan karir anggota TNI yang berada diluar struktur TNI (berada di K/L) dilaksanakan secara bersama-sama antara TNI dan K/L tersebut. ”Pembinaan prajurit diluar maupun di dalam struktur dilaksanakan secara terpadu”, ujar Aspers.

Adapun Sesjen Wantannas dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa penyederhanaan birokrasi harus tetap memperhatikan aspek ”pendapatan” pegawai tersebut. Dalam hal ini organisasi Setjen Wantannas adalah lembaga yang menerima anggota TNI dan Polri sesuai kebutuhan organisasi, oleh karena itu Setjen Wantannas menyerahkan pembinaan anggota TNI dan Polri kepada kebijakan kesatuannya masing-masing. Namun demikian Sesjen Wantannas menyetujui usulan pembentukan Tim Pokja yang melibatkan lintas K/L agar dapat membahas permasalahan yang mengemuka secara lebih spesifik dan teknis.**ES