Menteri PANRB terbitkan peraturan tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 yang ditandatangai oleh Tjahjo Kumolo pada tanggal 1 Mei 2020 tersebut merupakan pengganti Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 yang sudah tidak berlaku lagi.

Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 tersebut merupakan acuan bagi Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk menetapkan dan menjalankan program pada level Makro dan Meso serta kebijakan internal instansi. Road Map 2020-2024 ini memuat 6 bab yang terdiri dari: 1) Pendahuluan; 2) Evaluasi Capaian dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; 3) Analisis Lingkungan Strategis; 4) Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024; 5) Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2020-2024; dan 6) Penutup.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tersebut merupakan atuan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Pada periode ketiga atau terakhir ini Reformasi Birokrasi diharapkan dapat menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (world class bureaucracy) yang dicirikan dengan beberapa hal yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas, dan tata kelola yang semakin efektif dan efesien.

Road Map ini juga disusun untuk membantu menjabarkan visi misi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Presiden dan Wakil Presiden terpilih tentang Reformasi Birokrasi.

Hasil yang diharapkan dari program Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional serta bersih dari praktek KKN.

Dalam Road Map ini asas yang akan dikedepankan adalah fokus dan prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti bahwa setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.**ES