Kamis, 2 September 2021 bertempat di Ruang NKRI, Lt.5 Gedung A, Kantor Setjen Wantannas, diselenggarakan Bimbingan Teknis tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan. Bertindak sebagai narasumber yaitu Ibu Suwatin, Kabid Kompetensi dari Lembaga Administratur Negara.

Mengawali pemaparannya, Suwatin memberikan informasi tentang peta sebaran JF Analis Kebijakan di Indonesia yang mengalami pertumbuhan cukup progresif. Pada bulan Juni 2020 jumlah total JF Analis Kebijakan adalah 682 orang. Setahun berselang, tepatnya Mei 2021 jumlahnya mengalami lonjakan sebesar 3.170 orang.

Proses penyederhanaan birokrasi dengan melakukan penyetaraan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional adalah salah satu alasan banyaknya JF Analis Kebijakan.

Suwatin kemudian memaparkan tentang latar belakang pembentukan JF Analis Kebijakan yaitu banyaknya produk kebijakan yang tumpang tindih, menimbulkan potensi konflik, konflik kepentingan, proses kurang demokratis, dan orientasi jangka pendek. Pendek kata banyaknya produk kebijakan yang kontraproduktif dengan keinginan publik sehingga harus ditinjau ulang.

Dalam kesempatan tersebut, Suwantin juga membahas tentang tugas dari Lembaga Administrasi Negara berdasarkan UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu membina dan menyelenggarakan diklat analis kebijakan publik.

Kegiatan yang dibuka oleh Kepala Biro Umum, Laksamana Pertama TNI Supendi, ST tersebut dihadiri oleh personil dari Bagian Ortala dan Bagian Kepegawaian dan Hukum. Bagian Ortala adalah unit kerja yang didalamnya terdapat formasi Analis Kebijakan sehingga perlu mendapatkan pencerahan terkait JF Analis Kebijakan.

Kegiatan tersebut diakhiri dengan diskusi yang menarik dan progresif tentang seluk beluk, kriteria dan parameter penilaian tentang JF Analis Kebijakan.**ES