Senin, 14 September 2020, Kementerian PANRB menyelenggarakan Rapat Pokja tentang Penyelesaian dan Pengalihan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas bagi Prajurit TNI dan Anggota Polri. Rapat berlangsung melalui aplikasi Zoom Meeting yang dimulai pada pukul 10.00 WIB.

Deputi Bidang Koordinasi, Komunikasi, Informasi dan Aparatur, Kemenko Polhukam, Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo dalam pembukaannya berharap pertemuan ini dapat lebih mempertajam dari apa yang dibahas pada pertemuan sebelumnya, sehingga dapat memberikan kontribusi positif dan solusi yang lebih komprehensif.

Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian PANRB, Aba Subagja menyampaikan menindaklanjuti pertemuan sebelumnya di Kemenko Polhukam yang dipimpin oleh Sesmenko agar pertemuan ini menghasilkan terobosan. Salah satunya adalah menyusun Rancangan Perpres tentang pengalihan jabatan TNI/Polri ke Jabatan Fungsional. Agar lebih cepat, Rancangan Perpres tersebut dapat bersifat sementara untuk mengakomodasi proses transisi pengalihan jabatan.

Aba melanjutkan bahwa keputusan pengalihan jabatan TNI/Polri memang membutuhkan waktu dalam pembahasannya sebab menyangkut persoalan karir, persoalan angaran, dan persoalan penghasilan. ”Perlu pemikiran bersama yang komprehensif agar menghasilkan kebijakan dan keputusan maksimal yang matang dan dapat diterima semua pihak” Ujar Aba.

Sementara itu Aspers Panglima TNI menyampaikan tentang beberapa jabatan yang dapat diduduki oleh anggota TNI yaitu: Jabatan yang kompetensinya tidak tersedia atau terbatas di lingkungan ASN, Jabatan yang berkaitan dengan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMPS), dan Jabatan yang berkaitan dengan rahasia negara, pertahanan dan keamanan negara.

“Pola pembinaan karir prajurit TNI diatur oleh Panglima TNI. Pada lingkungan TNI diterapkan kebijakan satu pintu dalam pembinaan personil TNI aktif baik didalam struktur maupun diluar struktur” ujar Aspers TNI.

Pada saat yang sama Brigjen TNI Zaenul Arifin, Kepala Biro Kepegawaian, Kemhan menyampaikan bahwa Kemhan telah menerima Surat Persetujuan dari Menteri PANRB terkait dengan penyetaraan jabatan eselon III dan IV ke jabatan fungsional khususnya untuk ASN. Sementara untuk prajurit TNI belum disetujui.

Pengurangan jabataan struktural ke jabatan fungsional tidak melihat siapa yang menduduki jabatan tersebut, namun dilihat dari jabatannya. Sehingga ada kesetaraan antara ASN dan anggota TNI. TNI yang menduduki jabatan fungsional harus disetarakan dengan ASN sehingga terdapat penyesuaian karir dan tunjangan.

Marsma TNI Shopian Kohar, Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Keuangan, Setjen Wantannas menyampaikan bahwa Setjen Wantannas akan mengikuti ketetapan/kebijakan dari  Aspers Panglima TNI terkait pengalihan jabatan prajurit TNI ke jabatan fungsional. Namun perlu dilakukan pengaturan dengan segera terkait keberadaan anggota TNI/Polri saat ini yang sedang menduduki jabatan di luar struktur di K/L tertentu.

Kesimpulan dari kegiatan Pokja tersebut adalah akan dibuat time schedule tentang kegiatan masing-masing Pokja Penyelesaian Pengalihan Jabatan Administrator Ke Jabatan Fungsional bagi Prajurit TNI dan Anggota Polri. Diharapkan sebelum Desember 2020 Tim Pokja dapat menyampaikan rekomendasi saran tindak.

Selanjutnya KemenPANRB akan menyampaikan surat kembali ke masing-masing K/L terkait dengan permintaan jabatan yang dapat diduduki oleh anggota TNI/Polri, sehingga pemetaan jabatan di tiap-tiap K/L tetap perlu disusun.**ES