Implementasi pelaksanaan program Reformasi Birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang adaptif, dinamis dan fleksibel sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang terefleksi pada peningkatan skor dan kemajuan peringkat dalam indikator-indikator global, seperti easy of doing business (EoDB), Indeks efektivitas pemerintahan, indeks persepsi korupsi, dan list barometer.

Demikian disampaikan Akhmad Hasmy,Ak Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kementerian PANRB ketika menjadi narasumber dalam acara Pelatihan Asesor PMPRB yang dilaksanakan pada hari Kamis, 6 Mei 2021. Kegiatan yang berlangsung pada pukul 09.00 WIB tersebut bertempat di Ruang NKRI dan dihadiri oleh para Asesor baik tingkat pusat maupun tingkat unit kerja di lingkungan Setjen Wantannas.

Lebih lanjut Hasmy menyampaikan bahwa peringkat Indonesia di tahun 2019 pada aspek kemudahan berbisnis berada pada peringkat 73. Sementara di tahun yang sama, pada aspek indeks persepsi korupsi yang dirilis oleh Transparency International, Indonesia berada pada peringkat 85. Selanjutnya pada aspek List Barometer yang dirilis oleh Edelman, Indonesia mempunyai skor 73 (trust).

Hasil-hasil tersebut diatas menurut Hasmy adalah beberapa nilai yang dihasilkan dari perbaikan tata kelola pelayanan pemerintahan dan birokrasi di Indonesia yang semakin tahun semakin mengalami peningkatan.

Kegiatan yang dipimpin oleh Ketua Pelaksana RB Setjen Wantannas yang juga menjabat sebagai Sahli Hankam, Laksda TNI Gregorius Agung W. D., M.Tr (Han) menyampaikan bahwa asesor sebagai pelaksana penilaian mandiri program reformasi birokrasi merupakan ujung tombak yang harus terus ditingkatkan kapasitasnya dalam melaksanakan penilaian. Oleh karena itu pelatihan ini adalah sarana dalam meningkatkan pemahaman terhadap apa yang perlu asesor ketahui dan kuasai. Lebih lanjut Sahli Hankam menyampaikan bahwa pelatihan ini dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi di Setjen Wantannas, sejalan dengan proses reformasi birokrasi secara nasional.