Jumat, 3 April 2020 bertempat di Ruang Rapat Kedeputian Debang, Lantai 3, Kantor Setjen Wantannas, diselenggarakan rapat membahas tindak lanjut mengenai program penyederhanaan birokrasi. Sebagaimana Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administratif ke dalam Jabatan Fungsional, bahwa tujuan penyederhanaan ini untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi dalam mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Rapat yang dimulai pada pukul 09.00 tersebut dipimpin oleh Deputi Pengembangan sebagai Ketua Tim Penyederhanaan Birokrasi, Marsda TNI Dr. Sungkono. Hadir sebagai peserta rapat Kepala Biro POK, Marsma TNI Benedictus Benny K, S.H, M.AvMgt, MAIR, Kabag Kepegawaian dan Hukum, Imam Supriyadi, SE, Kabag Ortala, Tri Hariyadi, SE, Kabag Pengawasan Internal, Titin Mardyaningsih, MM, serta para peserta lainnya.

Pembahasan pada rapat tersebut adalah meneruskan identifikasi jabatan administrasi pada setiap unit kerja serta rekomendasi jabatan fungsional yang akan diemban selanjutnya sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi serta keahliannya.

Selain hal tersebut, sebagai ekses dari penyederhanaan birokrasi, maka peserta rapat juga membahas mengenai rancangan Struktur, Organisasi, dan Tata Kerja yang baru. Dalam rapat tersebut dirumuskan sekitar 9 jabatan eselon III dan 28 jabatan eselon IV yang akan dialihkan ke jabatan fungsional.

Demi memberikan keseimbangan pada pendapatan pegawai yang terkena penyetaraan jabatan tersebut, maka dilakukan beberapa penyesuaian khususnya pada kelas jabatan. Oleh karena itu dibahas juga mengenai penentuan kelas jabatan dan peta jabatan.

Pemerintah menargetkan program penyederhanaan birokrasi selesai dilaksanakan pada akhir Juni 2020. Oleh karena itu setiap Kementerian/Lembaga diharapkan merampungkan usulan penyederhanaan birokrasi sebelum target yang telah ditetapkan. **ES