Jumat, 12 Juni 2020, Kementerian PANRB menyelenggarakan rapat pembahasan validasi penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Setjen Wantannas. Rapat tersebut merupakan tindaklanjut dari surat Sesjen Wantannas kepada Menteri PANRB perihal permohonan persetujuan SOTK, Evaluasi Jabatan, dan Pengalihan Jabatan Struktural menjadi Fungsional.

Kegiatan yang diselenggarakan secara video conference melalui zoom cloud meeting tersebut dilaksanakan pada pukul 13.30 WIB. Hadir pada kesempatan tersebut Deputi Pengembangan sebagai Ketua Tim Penyederhanaan Birokrasi, Marsda TNI Dr. Sungkono. Karo POK, Marsma TNI Shopian, Kabag Ortala, Tri Hariyadi, M.AP, dan Kabag Hukum dan Kepegawaian, Imam Supriyadi, S.Sos beserta Staf.

Pada kesempatan pertama, Marsda TNI Dr. Sungkono menyampaikan bahwa Setjen Wantannas telah merespon arahan Presiden mengenai penyederhanaan birokrasi dengan melakukan inventarisasi jabatan di lingkungan internal dan mengirimkan usulan penyetaraan birokrasi kepada Kementerian PANRB.

Dalam surat tersebut, Setjen Wantannas telah mengirimkan rancangan SOTK yang baru dengan beberapa perbedaan. Prinsip-prinsip penyederhanaan birokrasi dilakukan Setjen Wantannas dengan menghilangkan beberapa jabatan eselon II, III, dan IV serta mengurangi jumlah kebutuhan pegawai dengan hanya membutuhkan 200 personil dimana sebelumnya kebutuhan personil sejumlah 513 orang.

Rancangan SOTK baru juga mengurangi jumlah eselon II dari 54 orang menjadi 17 orang, eselon III dari 9 orang menjadi nol dan eselon IV dari 28 orang menjadi nol.

Aba Subagja, Asisten Deputi Standarisasi Jabatan dan Pengembangan Karier SDM Aparatur, KemenPANRB menyampaikan apresiasi kepada Setjen Wantannas yang telah mengajukan usulan penyetaraan jabatan kepada KemenPANRB sebelum tenggat waktu yang ditentukan yaitu tanggal 30 Juni 2020. Surat dari Sesjen Wantannas mengenai usulan tersebut tertanggal 31 Maret 2020.

Kedeputian SDM, KemenPANRB telah melakukan analisa dan verifikasi atas usulan penyetaraan jabatan, sementara itu pengajuan usulan perubahan SOTK masih di proses oleh Kedeputian Kelembagaan. Penataan SOTK K/L memang ditargetkan selesai seluruhnya pada akhir Desember 2020.

Selanjutnya, Mita, Analis Kebijakan Ahli Madya Koordinator Manajemen Talenta SDM Aparatur sebagai moderator pembahasan penelahaan rancangan rekomendasi KemenPANRB menyampaikan secara rinci dan detail mengenai hasil verifikasi usulan penyetaraan jabatan.

Menurut Mita, usulan penyetaraan eselon II Analis Kebijakan yang disampaikan oleh Setjen Wantannas saat ini masih belum dapat disetujui sebab tidak terakomodasi dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

Untuk jabatan eselon III yang diisi oleh anggota TNI sejumlah 4 orang, sementara jabatan eselon IV yang diisi anggota TNI sejumlah 1 orang. Jabatan tersebut untuk saat ini tidak dapat dialihkan ke jabatan fungsional karena terbentur regulasi.

Dari usulan Setjen Wantannas tersebut, terdapat beberapa yang disetujui, namun ada beberapa jabatan yang direkomendasikan untuk diganti jabatan fungsional lain. Hal ini karena KemenPANRB melakukan analisa terkait dengan tugas fungsi jabatan yang diemban dengan butir kegiatan pada jabatan fungsional. Selanjutnya mengukur kesesuaian nomenklatur berdasarkan fungsi organisasi agar angka kredit dapat tercapai secara proporsional.**ES