Jakarta 12 Juni 2019, Sekretariat Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR RI membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2020 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Lantai 1 Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta.

Rapat dengar pendapat kali ini dipimpin oleh ketua komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari yang didampingi oleh Wakil Ketua Asril Hamzah Tanjung, SIP. Hadir pula beberapa anggota komisi I lainnya yakni Dr. Evita Nursanty, MSC, Dr. Syahrifuddin Hasan, S.E. M.M, Ir. Alimin Abdullah, dan Drs. Timbul P. Manullang.  Sesjen Wantannas Letjen TNI Doni Monardo dalam penyampaiannya mengatakan, beberapa pencapaian yang sudah dilakukan Setjen Wantannas di tahun 2019 ini khususnya kajian pada bidang ketahanan pangan serta lingkungan hidup antara lain 1) Optimalisasi Usaha Perikanan Guna Meningkatkan Kesejahterahan Nelayan; 2) Akselerasi Pengembangan Sagu Guna Mendukung Kebutuhan Pangan dan Energi serta Pelestarian Lingkungan Hidup dalam rangka Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional; 3) Tata Kelola Limbah Medis untuk Menjaga Lingkungan Hidup dalam rangka Melindungi Kesehatan Masyarakat; serta 4) Revitalisasi Daerah Aliran Sungai dan Refrestrasi dalam rangka Ketahanan Air, Pangan dan Energi.

Pada waktu yang sama, Doni Monardo membeberkan proses kajian yang dilakukan ke daerah Papua yang kaya akan ikan tuna dan sagu. Berdasarkan penelitian para pegiat sagu, terbukti sagu yang ada di seluruh belahan dunia, sembilan puluh persennya ada di daerah Papua. Jadi, apabila ini dijadikan prioritas pembangunan skala nasional, kemungkinan besar dapat membantu ketahanan pangan nasional juga perekonomian masyarakat Papua yang saat ini berada pada urutan kedua dari bawah, untuk kategori daerah miskin di Indonesia.

Doni Monardo menambahkan, kedepannya Setjen Wantannas akan lebih melibatkan media dalam rangka aksi bela negara dan ketahanan nasional. “Kami melihat sekarang ini, media ini perlu dirangkul dan dijadikan sebagai program bela negara sehingga wartawan-wartawan ini memahami apa yang sudah dikerjakan pemerintah dengan harapan penyampaian kepada masyarkat juga benar,” ungkapnya.