Kamis, 18 Juni 2020, Tim Reformasi Birokrasi Kedeputian Politik dan Strategi menggelar rapat sosialisasi Instruksi Deputi Politik dan Strategi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kedeputian Politik dan Strategi. Rapat dipimpin langsung oleh Deputi Politik dan Strategi, Irjen Pol. Drs. Sukma Edi Mulyono.

Rapat dimulai pada pukul 10.00 WIB tersebut bertempat di Ruang Rapat Kedeputian Polstra, Lantai 4, Kantor Setjen Wantannas dan dihadiri oleh Para Bandep dan Analis Kebijakan yang tergabung dalam Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kedeputian Polstra.

Mengawali sambutannya, Deputi Polstra menyampaikan bahwa sesuai dengan Perpres No.81/2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025, bahwa tahapan RB pada kurun waktu 2020-2024 adalah tahapan yang terakhir. Sehingga diharapkan pada tahun 2025 seluruh target yang dicanangkan dapat terpenuhi secara maksimal (100%).

Instruksi Deputi Polstra Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Aksi Reformasi Birokrasi memuat tentang rencana aksi yang perlu dilakukan dalam memenuhi keberhasilan program reformasi birokrasi sesuai dengan 8 area perubahan. Kegiatan sosialisasi ini juga merupakan internalisasi program RB di lingkungan Kedeputian Polstra agar rencana aksi yang telah tertuang dapat difahami dan dimengerti bersama, sehingga masing-masing ketua kelompok bersama anggotanya dapat memenuhi dokumen dan data dukung yang telah ditentukan.

Pimpinan rapat juga menyampaikan bahwa program reformasi birokrasi jangan hanya terjebak pada pemenuhan dokumen semata dan hanya aksi diatas kertas, namun perlu kesiapan seluruh pihak dalam merubah budaya kinerja khususnya mind set dan culture set sehingga tercipta perubahan organisasi kearah yang lebih baik.

“Oleh karena itu dalam konteks program RB di Kedeputian Polstra, seluruh personil yang telah ditunjuk menjadi Tim Pelaksana RB Kedeputian Polstra dapat memenuhi target yang telah ditetapkan serta memperhatikan rekomendasi yang telah disampaikan Kementerian PANRB, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan indeks RB unit maupun organisasi” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, pimpinan rapat kembali mengulas beberapa area perubahan yang perlu mendapatkan perhatian ekstra diantaranya pada aspek penataan SDM Aparatur. Dalam hal ini yaitu Pembuatan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) pada unit Kedeputian Polstra perlu sinergis dengan capaian kinerja organisasi. Hal ini penting agar indikator kerja di dalam SKP yang dibuat oleh masing-masing pegawai di lingkungan Kedeputian Polstra menjadi patokan penilaian kinerjanya selama setahun.

Sementara itu dalam bidang penguatan pengawasan, setiap pegawai di lingkungan Kedeputian Polstra perlu memenuhi penyampaian laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) sebagai wujud transparansi. Lingkungan Kedeputian Polstra juga perlu membangun suasana pengendalian yang transparan dan akuntabel serta menetapkan penilaian risiko yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ketua Tim Pelaksana RB yang juga Deputi Pengembangan tersebut juga menjelaskan mengenai beberapa isu strategis pelaksanaan RB yaitu : 1) Birokrasi yang mengakomodir tuntutan revolusi industri 4.0; 2) Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi; 3) Pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik; dan 4) Penguatan budaya birokrasi yang positif.**ES