Jakarta, Rabu (1/8/2018), Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Setjen Wantannas) menerima kunjungan dari Tim Evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dalam rangka melaksanakan verifikasi lapangan atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Setjen Wantannas. Tim dari Kemenpan RB ini diterima langsung oleh Tim Pelaksana RB yang diketuai oleh Deputi Pengkajian dan Penginderaan Laksda TNI Teguh Prihantono, S.Sos dan didampingi oleh Kepala Biro PSP Brigjen TNI Isaac Marcus P, Kepala Biro Umum, Brigjen TNI Afanti S. Uloli, S.E., M.Si. dan Kepala Biro POK, Marsma TNI Bayu Roostono, S.H, M.M. serta Staf di lingkungan Setjen Wantannas. Kegiatan ini dilaksanakan di Situation Room Setjen Wantannas lantai 5 Jalan Medan Merdeka Barat No.15 Jakarta Pusat.

Tim dari Kemenpan RB dipimpin oleh Naptalina Sipayung yang mewakili Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab tim. Mengawali perkenalannya, diucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat dari tuan rumah dan memberikan apresiasi tinggi dikarenakan Setjen Wantannas merupakan KL yang paling cepat merespon surat dari Kemenpan RB dalam rangka melaksanakan verifikasi lapangan AKIP dan pelaksanaan RB.

Dikatakan pula bahwa tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai perkembangan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Setjen Wantannas dan memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Selain melaksanakan rapat entry meeting, Tim Kemenpan RB juga melakukan wawancara untuk verifikasi lapangan terhadap kegiatan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh Setjen Wantannas. Wawancara ini dilakukan untuk mengklarifikasi semua dokumen yang telah dikirimkan oleh Setjen Wantannas pada Kemenpan RB pada April yang lalu.

Tim ini melakukan wawancara secara langsung terhadap delapan kelompok kerja (pokja) yang ada di Setjen Wantannas yakni Kelompok Kerja Manajemen Perubahan, Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan, Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Kelompok Kerja Penguatan Kelembagaan, Kelompok Kerja Penguatan Tata Laksana, kelompok kerja Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Peraturan Perundang-Undangan, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Direncanakan Tim Kemenpan RB akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan Dewan Ketahanan Nasional selama 30  hari kerja mulai 1 Agustus 2018.