Selasa, 30 Maret 2020 bertempat di Ruang Rapat Kedeputian Debang, Lantai 3, Kantor Setjen Wantannas, diselenggarakan rapat membahas mengenai penyederhanaan birokrasi. Rapat tersebut dipimpin oleh Deputi Pengembangan sebagai Ketua Tim Penyederhanaan Birokrasi, Marsda TNI Dr. Sungkono yang dihadiri oleh Kepala Biro Umum, Brigjen TNI Yus Adi Kamrullah, SE, Kepala Biro POK, Marsma TNI Benedictus Benny K, S.H, M.AvMgt, MAIR, Kabag Kepegawaian dan Hukum, Imam Supriyadi, SE dan Kabag Ortala, Tri Hariyadi, SE.

Rapat yang dimulai pada pukul 09.00 WIB tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden ketika menyampaikan pidatonya di Sidang Paripurna MPR, 20 Oktober 2019. Dalam pidato tersebut Presiden mengatakan “Penyederhanaan birokrasi harus kita lakukan besar-besaran. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas. Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa nggak kebanyakan?. Masih dalam pidatonya, Presiden meminta agar eselonisasi dapat disederhanakan dan diganti menjadi jabatan fungsional yang sesuai dengan kompetensi.

Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri PANRB melayangkan Surat Edaran dengan Nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. Dalam surat edaran tersebut Menteri PANRB menginstruksikan kepada seluruh K/L dan Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah konkret yaitu mengindektifikasi unit kerja eselon III, dan IV yang dapat disederhanakan dan dialihkan jabatan strukturalnya, melakukan pemetaan jabatan pada pejabat struktural yang berdampak, memetakan jabatan fungsional yang dapat dan dibutuhkan, serta melakukan penyelarasan jabatan.

Pimpinan rapat, Marsda TNI Dr. Sungkono dalam hal ini menyampaikan bahwa Setjen Wantannas telah melakukan proses inventarisasi jabatan-jabatan struktural. Hasilnya terdapat 9 jabatan eselon III dan 28 jabatan eselon IV yang siap dialihkan ke jabatan fungsional. Disamping hal tersebut, sebagai bagian dari revitalisasi organisasi dan sesuai arahan Sesjen Wantannas, maka sesuai rencana akan dialihkan juga 41 jabatan eselon II Analis Kebijakan menjadi jabatan fungsional.

Selain inventarisasi tersebut, dalam forum rapat juga dibahas mengenai Peta Jabatan, dan kelas jabatan dimana penyetaraan jabatan harus tetap memperhatikan aspek take home pay dan tidak merugikan pegawai yang bersangkutan.**ES