Rabu, 6 Mei 2020 KementerianPANRB menyelenggarakan seminar secara online bertajuk Kerangka Kerja Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kegiatan yang dimulai pada pukul 09.00 WIB tersebut dapat disaksikan melalui aplikasi Zoom atau kanal Youtube Kementerian PANRB.

Pada kegiatan tersebut, Kementerian PANRB bekerjasama dengan Telkom University dimana sambutan pertamakali disampaikan Rektor Telkom University, Prof. Dr. Adiwijaya. Selanjutnya Keynote Speech disampaikan Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Rini Widyantini, SH, MPM.  

“Mari kita satukan tekad bersama dalam membangun SPBE, mari kita gunakan AKSI SPBE ini untuk meningkatkan pengetahuan para ASN di bidang SPBE untuk menggerakkan reformasi birokrasi berbasis SPBE,” ujar Rini dalam menyampaikan Keynote Speech-nya.

Awal tahun ini, Kementerian PANRB telah mengeluarkan Peraturan Menteri PANRB No. 5/2020 tentang Manajemen Risiko SPBE. Tidak dipungkiri, pada penerapan SPBE akan ditemui kemungkinan permasalahan yang muncul berupa risiko negatif yang dapat menghambat pencapaian tujuan.“Melalui penerapan manajemen risiko SPBE, risiko negatif dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik agar tujuan penerapan SPBE dapat tercapai,” jelas Rini.

Lanjutnya dikatakan, terdapat permasalahan mendasar pada implementasi SPBE antara lain belum terlaksananya tata kelola SPBE yang terpadu, belum optimalnya pemberian layanan SPBE, dan belum terpenuhinya sumber daya manusia SPBE yang kompeten. Hal itu akan memberikan peluang timbulnya risiko negatif seperti risiko anggaran, risiko pembangunan sistem aplikasi, risiko keamanan informasi, dan risiko layanan SPBE. Timbulnya risiko negatif tersebut dapat menghambat pencapaian tujuan penerapan SPBE.

Di sisi lain, saat ini telah memasuki era kemajuan revolusi industri 4.0 dimana kerja pemerintah akan dipengaruhi oleh penerapan teknologi. Perkembangan tren teknologi 4.0 tersebut merupakan faktor eksternal yang dapat mendorong timbulnya risiko positif. “Dengan penerapan Manajemen Risiko SPBE, risiko positif tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan peluang keberhasilan pencapaian tujuan penerapan SPBE,” ungkapnya.

Lebih lanjut Rini menyampaikan penerapan manajemen risiko SPBE bertujuan untuk memberikan dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya SPBE, serta meningkatkan kepatuhan kepada peraturan dalam penerapan SPBE, dan menciptakan budaya sadar risiko SPBE bagi pegawai aparatur sipil Negara (ASN).

Rini menegaskan bahwa salah satu upaya untuk mewujukan birokrasi berkelas dunia adalah dengan menerapkan SPBE. Program reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pemerintah telah berjalan lebih dari satu dasawarsa, diyakini mampu melahirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

Namun demikian Rini menyampaikan bahwa untuk mencapai birokrasi berkelas dunia tidaklah mudah, sebab berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Tahun 2019, indeks SPBE Nasional mencapai nilai 2,18 dari skala 5. Hal ini menunjukkan tingkat kematangan SPBE yang masih relatif rendah, dimana penerapan SPBE belum berorientasi pada keterpaduan atau masih bersifat silo. Selain itu terdapat kesenjangan antara tingkat kematangan SPBE Instansi Pusat dengan indeks SPBE 2,75 (Predikat “Baik”) dan Pemerintah Daerah dengan indeks SPBE 2,07 (Predikat “Cukup”).

Setelah Rini menyampaikan Keynote Speechnya, terdapat dua narasumber yang menyampaikan materi yaitu Rahmat Mulyana, MT, MBA, Dosen Prodi Sistem Informasi Telkom University yang menyampaikan materi tentang Tinjauan Konseptual dalam Perumusan Permen PANRB 5/2020. Sementara narasumber kedua yaitu Dr. Imam Machdi, MT, Asdep Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan SPBE, yang menyampaikan materi tentang Sosialisasi Pedoman Manajemen Risiko SPBE.**ES