Kamis, 12 Januari 2023 bertempat di Situation Room, Lantai 5 Gedung B kantor Setjen Wantannas diselenggarakan Rapat Koordinasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Hadir sebagai pimpinan rapat Deputi Pengkajian dan Penginderaan Setjen Wantannas Laksamana Muda TNI Gregorius Agung, M.Tr(Han) selaku Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Setjen Wantannas.

Hadir sebagai narasumber pada kesempatan tersebut Analis Kebijakan Madya pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Raka Pamungkas, Ak dan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Arif Tri Hariyanto, S.H., LL.M.

Mengawali sambutannya, Laksda TNI Gregorius Agung menyampaikan secara singkat mengenai kegiatan zona integritas di lingkungan Setjen Wantannas dimana terdapat 4 unit kerja Setjen Wantannas yang lulus seleksi administrasi zona integritas menuju WBK dan selanjutnya melaksanakan Desk Evaluasi Zona Integritas. Meski pada akhirnya unit kerja Setjen Wantannas tidak ada yang mendapatkan predikat WBK, namun Deputi Jiandra tetap memberikan apresiasi atas usaha dan kerja keras selama ini yang dinilai telah melakukan upaya-upaya menuju zona integritas.

Selanjutnya Raka Pamungkas menyampaikan bahwa pada tahun 2022 sebagaimana surat KemenPANRB nomor B/17/PW.03/2022 tanggal 01 September 2022 tentang pelaksanaan evaluasi virtual zona integritas tahun 2022, terdapat 74 unit kerja K/L , 1 unit kerja Pemerintahan Provinsi, dan 27 unit kerja pemerintahan Kab/Kota yang mendapatkan predikat WBK.

Sementara itu paparan secara teknis disampaikan oleh Arif Tri Hariyanto yang menjelaskan mengenai Permenpan 90 Tahun 2021 tentang beberapa persyaratan tingkat instansi pemerintah dan tingkat unit kerja untuk mengusulkan dalam mendapatkan predikat WBK dan WBBM dimana salah satunya adalah wajib mendapatkan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian dan indeks maturitas SPIP mencapai level 3. Selanjutnya unit kerja yang diusulan merupakan core layanan utama dari instansinya, dan memberikan dampak signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi serta pelaporan LHKASN dan LHKPN telah mencapai 100%.**ES