Senin, 5 Desember 2022, bertempat di Situation Room Lantai 5 Gedung B, Kantor Setjen Wantannas diselenggarakan Rapat membahas Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) di Lingkungan Setjen Wantannas. Hadir sebagai Narasumber dari Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur, Kementerian PANRB yaitu Yudha Kartika, SE selaku Analis Kebijakan Muda dan Theodora Aprilia Sari, SE selaku Analis Kebijakan Pertama.

Kegiatan yang dimulai pada pukul 09.00 WIB tersebut dipimpin oleh Koordinator Kelompok Ortala, Tri Hariyadi, M.AP. Dalam sambutannya Tri menyampaikan bahwa SKJ merupakan salah satu unsur yang dinilai dan perlu diselesaikan dalam program reformasi birokrasi. Penilaian SKJ secara spesifik berada pada area perubahan Penataan SDM Aparatur. Salah satu penilaiannya adalah instansi pemerintah perlu menetapkan Standar Kompetensi Jabatan.

Tri melanjutkan bahwa proses penetapan SKJ telah sesuai track, sebab sebelumnya Setjen Wantannas telah menetapkan Kamus Kompetensi melalui Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis. Penetapan Kamus Kompetensi Teknis dan SKJ merupakan salah satu upaya dalam menyelenggarakan manajemen ASN yang berbasis sistem merit.

Mengawali paparannya Yudha Kartika memberikan penjelasan mengenai pasal 69 pada UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN bahwa pengembangan karir PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi pemerintah. Adapun urgensi penyusunan SKJ ASN dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perencanaan dan pengembangan ASN, pengembangan karir dan kompetensi ASN, penempatan ASN, promosi dan/atau mutasi ASN, uji kompetensi ASN, dan sistem infomasi ASN.

Masih dalam kesempatan yang sama, Yudha menjelaskan tentang kerangka substansi penyusunan SKJ  yang terdiri dari tiga hal yaitu identitas jabatan, kompetensi jabatan, dan persyaratan jabatan. Selanjutnya penyusunan SKJ ini harus memuat unsur-unsur kompetensi manajerial, kompetensi kultural dan kompetensi teknis.**ES