Selasa, 12 Mei 2020 bertempat di Ruang Rapat Lantai 4, Kantor Setjen Wantannas diselenggarakan Rapat Tim Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) untuk membuat skoring hasil penilaian program reformasi birokrasi pada masing-masing bidang/area perubahan.

Rapat yang dimulai pada pukul 09.00 WIB tersebut dipimpin oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Tri Hariyadi S.Sos, M.AP dan dihadiri para anggota Tim Assesor yang dibentuk melalui Keputusan Sesjen Wantannas Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Assesor Penilai PMPRB di Lingkungan Setjen Wantannas.

Sebagaimana Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Waktu Penyampaian PMPRB dan Pengajuan Unit Kerja Berpredikat WBK dan WBBM Tahun 2020, batas waktu penyampaian untuk PMPRB adalah sampai dengan 31 Mei 2020. Sehingga Tim Assesor perlu melihat kembali kesesuaian antara skoring yang diberikan dengan data dukung (evidence) yang tersedia. Apakah data dukung tersebut masih relevan atau diperlukan penyesuaian kembali dengan perubahan organisasi selama ini.

Pada area Manajemen Perubahan isu paling krusial adalah perlu sesegera mungkin menetapkan Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Sementara isu krusial pada area Penataan Peraturan Perundang-Undangan adalah perlunya memperkaya laporan mengenai identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada area penataan dan penguatan organisasi, perlu melengkapi evidence pada bagian hasil evaluasi yang telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi dalam konteks ini adalah dokumen revitalisasi/restrukturisasi perubahan organisasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional.

Isu pada area penataan tata laksana adalah perlunya rencana pengembangan e-government. Dalam hal ini perlu menyusun kembali Dokumen Grand Design Sistem Informasi yang disesuaikan dengan Arsitektur SPBE Nasional sebagaimana tertera pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Assesor menyampaikan rekomendasi untuk rencana perbaikan pada setiap komponen area perubahan reformasi birokrasi dan memantau pelaksanaannya.**ES