Senin, 16 Maret 2020 bertempat di Ruang Rapat Deputi Pengembangan, Lantai 3 Kantor Setjen Wantannas diselenggarakan rapat mengenai percepatan program Reformasi Birokrasi. Rapat dipimpin oleh Deputi Pengembangan, Marsda TNI Dr. Sungkono, SE, M.Si sebagai Ketua Tim Pelaksana RB. Rapat tersebut juga dihadiri oleh Karo POK sebagai Wakil Ketua I, Sekretaris II RB, dan para Ketua Kelompok pada masing-masing bidang.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris II RB, Ir. Hadian Ananta Wardhana, CES memaparkan mengenai Laporan Hasil Rapat Desk Reviu Percepatan Reformasi Birokrasi bersama Kementerian PANRB yang digelar pada tanggal 13 Maret 2020 bertempat di Hotel Grand Kemang.

Beberapa hasil dari rapat tersebut adalah program RB harus diartikan sebagai perubahan seluruh pegawai dan menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya Tim RB. Selanjutnya langkah-langkah percepatan RB harus mengacu pada akar persoalan RB masing-masing K/L. Kemudian rencana aksi yang akan dibuat harus mampu mengintegrasikan pelaksanaan RB, baik unit kerja maupun instansi sehingga diharapkan RB mempunyai gaung yang lebih luas dan dirasakan oleh seluruh pegawai.

Setjen Wantannas mempunyai 35 catatan RB yang perlu mendapatkan perhatian dari seluruh pihak. Oleh karena itu perlu melakukan identifikasi langkah-langkah yang akan menjadi rencana aksi, mengacu pada catatan hasil evaluasi. Indeks RB Setjen Wantannas pada tahun 2019 adalah 68,74. Indeks ini harus dapat ditingkatkan menjadi minimal 75.01, yang berarti memerlukan kenaikan sebesar 6.27. Oleh karena, itu perlu komitmen yang lebih kuat dari seluruh pegawai untuk memenuhi target indeks RB.

Kemen PANRB akan memonitor progres pelaksanaan percepatan RB setiap bulan, dan pada bulan Juni 2020 akan dilakukan verifikasi lapangan, serta diharapkan paling lambat bulan Desember 2020, Perpres tentang Pemberian Tunjangan Kinerja 80% sudah bisa diterbitkan dengan syarat seluruh catatan RB Wantannas telah terpenuhi seluruhnya.

Masih dalam kesempatan tersebut disampaikan bahwa selain rencana aksi RB, terdapat 3 dokumen yang perlu segera diselesaikan, yaitu Renstra Setjen Wantannas 2020-2024, Persetujuan Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana KEMENPANRB terhadap usulan penyederhanaan Organisasi, dan Persetujuan Deputi Bidang SDM Aparatur KEMENPANRB terhadap usulan pengalihan Jabatan Struktural Eselon III dan IV ke Fungsional. Untuk memperoleh persetujuan dari kedua Deputi KemenPANRB tersebut, pihak Setjen Wantannas diharapkan bisa lebih aktif berkomunikasi dengan PIC di KemenPANRB.

Deputi Pengembangan selanjutnya menyampaikan arahan mengenai percepatan program RB. Menurutnya perlu ada gerakan yang masif dan menyeluruh untuk menggaungkan program RB sehingga dapat dirasakan oleh seluruh pegawai. Oleh karena itu perlu segera dilakukan sosialisasi dan kampanye RB yang intensif.

Selanjutnya para Kepala Bagian yang mengampu masing-masing bidang seperti Manajemen Perubahan sampai dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik perlu segera melakukan terobosan-terobosan yang efektif sehingga 35 catatan RB sebagai pekerjaan rumah yang besar bagi Wantannas dapat segera ditindaklanjuti.**ES