Mengawali kegiatan pada bulan Januari 2021, Setjen Wantannas melaksanakan kegiatan Exit Meeting pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2020. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari Selasa, 5 Januari 2021 tersebut dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting. Hadir pada kesempatan tersebut Deputi Pengembangan selaku Ketua Pelaksana Tim Reformasi Birokrasi, Marsda TNI Dr. Sungkono. Adapun perwakilan dari Kementerian PANRB adalah Asisten Deputi Wilayah III, Akhmad Hasmy.

Dalam sambutannya, Marsda TNI Dr. Sungkono menyampaikan rasa terima kasih kepada Tim Evaluator Kementerian PANRB yang telah melaksanakan supervisi dan bimbingan kepada Tim RB Setjen Wantannas, sehingga beberapa rekomendasi dan arah perbaikan dapat dicapai dengan baik oleh Setjen Wantannas dalam kurun waktu tahun 2020.

”Reformasi Birokrasi bukan hanya sekedar angka atau nilai, namun Reformasi Birokrasi pada hakikatnya adalah perbaikan pada delapan area perubahan dan ber-efek pada peningkatan kualitas pelayanan publik” ujar Marsda TNI Dr. Sungkono. Sehingga pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi diharapkan mampu meningkatkan etos kerja serta pelayanan pada pihak-pihak terkait.

Dalam kesempatan yang sama, Akhmad Hasmy menyamaikan bahwa terdapat empat prinsip penilaian Reformasi Birokrasi yaitu perbaikan berkelanjutan, kejujuran dalam penilaian, terdokumentasikan, dan pembuktian oleh stakeholder.

”Hasil penilaian digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi secara terus menerus, melalui siklus rencanakan, laksanakan, monitoring dan evaluasi serta lakukan perbaikan”, ujar Akhmad Hasmy. Pada sisi lain diperlukan kejujuran dari pihak K/L untuk memotret/menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara akurat sesuai dengan kondisi yang senyatanya dalam praktik.

Selanjutnya arti dari terdokumentasikan adalah seluruh proses pelaksanaan reformasi birokrasi harus didokumentasikan dengan baik sesuai dengan siklus rencanakan, laksanakan, monitoring dan evaluasi serta lakukan perbaikan. Sementara langkah terakhir adalah mengikutsertakan pihak-pihak terkait dalam menilai melalui survey pelayanan publik dan persepsi korupsi, sehingga muncul pengakuan terhadap hasil-hasil pelaksanaan reformasi birokrasi. **ES