Jakarta 28 Januari 2020, Setjen Wantannas mengadakan Rapat pendahuluan mengenai pembaruan Tata Naskah Dinas di Ruang Rapat Biro POK pada hari Selasa, 28 Januari 2020 yang dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing Bagian yaitu Bagian Ortala, Bagian Tata Usaha dan Prtotokoler, Bagian Kepegawaian dan Bagian Persidangan dan Humas. 

Tata naskah dinas sebagai bentuk pengelolaan informasi tertulis meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi, dan penyimpanan naskah dinas. Naskah dinas tersebut diatur dalam tata naskah dinas yang terdiri atas peraturan, instruksi, surat edaran, keputusan, surat tugas, surat dinas, nota dinas, memo, surat undangan, surat perjanjian, surat kuasa, surat keterangan, surat pengantar, surat pernyataan, surat pengumuman, dan berita acara. Sejalan dengan perkembangan, tata naskah dinas memerlukan penyesuaian dan pembaruan yang terpadu. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan tata naskah dinas yang seragam dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dalam pembukaannya Tri Haryadi selaku pimpinan rapat mengharapkan semua dapat berperan aktif dalam memberikan masukan, saran, dan kritikan yang nantinya dapat menjadikan Pedoman Tata Naskah Dinas menjadi lebih baik lagi.

Untuk menciptakan tata laksana pemerintahan yang lebih jelas, efektif, efisien dan akuntabel, menekankan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) agar memperhatikan penulisan tata naskah dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dari pengaturan dan pembakuan tata naskah dinas yaitu untuk menciptakan kelancaran komunikasi tulis yang efektif dan efisien, keseragaman dalam penerapan, tertib administrasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan penanganan surat. ***nm