Rabu, 13 Mei 2020 bertempat Ruang Rapat Lantai 4, Kantor Setjen Wantannas, Tim Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Setjen Wantannas kembali mengadakan rapat untuk melihat kesesuaian dokumen dan data dukung (evidence). Pada pelaksanaan hari ini, difokuskan pada area Penataan Sistem Manajemen SDM dan Penguatan Akuntabilitas.

Kegiatan yang dimulai pada pukul 12.30 WIB tersebut dipimpin oleh Kepala Bagian Ortala, Tri Hariyadi, S.Sos, MM yang ikut dihadiri oleh Tim Asesor beserta Tim Reformasi Birokrasi khususnya pada bagian Penataan Sistem Manajemen SDM dan Penguatan Akuntabilitas.

Pada area Penataan Sistem Manajemen SDM, dibahas mengenai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kebutuhan pegawai sendiri di Setjen Wantannas, Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sesjen Wantannas Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peringkat Jabatan. Pada peraturan tersebut telah tertera proyeksi kebutuhan pegawai Setjen Wantannas yang ideal sesuai Peta Jabatan. Selanjutnya peraturan tersebut juga menggambarkan evaluasi jabatan dan kelas jabatan.

Disamping itu, dilakukan pembahasan mengenai standar kompetensi jabatan yang perlu disusun dengan merujuk pada Peraturan Sesjen Wantannas No.15 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis. Kamus kompetensi Teknis Setjen Wantannas telah divalidasi dan disetujui oleh Kementerian PANRB melalui Surat Men PANRB No B/315/M.SM.03.00.2019 perihal Kamus kompetensi teknis Wantannas.

Sementara itu pada area Penguatan Akuntabilitas dibahas mengenai keterlibatan pimpinan pada Penyusunan Dokumen Rencana Strategis 2020-2024. Pimpinan di lingkungan Setjen Wantannas secara aktif selalu terlibat dalam forum pembahasan Renstra, sehingga ketika diajukan kepada Kementerian PPN/Bappenas telah dilakukan persetujuan melalui Surat Menteri PPN/Bappenas B.318/M.PPN/D.7/PP.03.02/052020 Perihal persetujuan atas rancangan Renstra Wantannas 2020-2024.

Tim Assesor menyampaikan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti selanjutnya adalah agar proses penyusunan Rentsra dan LAKIP berupa undangan, nota dinas, absensi kehadiran, dan notulensi serta dokumentasi agar secepatnya dilengkapi untuk penguatan dokumen dan data dukung.**ES