“Penyederhanaan Birokrasi merupakan salah satu langkah yang menuntut peran aparatur negara yang lebih sigap, responsif, dan kolaboratif serta adaptif dalam mengikuti dinamika dan perkembangan zaman”. Demikian disampaikan Wakil Presiden KH. Maruf Amin dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi dan Pengadaan CASN Tahun 2021 yang digelar secara virtual pada hari Kamis, 4 Maret 2021.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB tersebut diikuti oleh perwakilan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah. Lebih lanjut Wapres menyampaikan bahwa ditengah pandemi yang belum berakhir ini seluruh aparatur hendaknya mengemban sikap optimisme dalam menghadapi pandemi Covid-19, terlebih dengan hadirnya program vaksinasi nasional. Sikap optimism tersebut harus diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik yang prima dalam rangka mencapai tujuan program reformasi birokrasi yaitu menuju birokrasi berkelas dunia.

Penyederhanaan Birokrasi merupakan salah satu langkah yang menuntut peran aparatur negara yang lebih sigap, responsif, dan kolaboratif serta adaptif dalam mengikuti dinamika dan perkembangan zaman. Pandemi Covid-19 yang saat ini belum usai merupakan pengalaman berharga bagi para aparatur tentang bagaimana birokrasi ditata dan masyarakat dilayani.

Kegiatan yang dimulai pada pukul 13.30 WIB tersebut pertamakali dibuka oleh Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo. Menteri PANRB melaporkan bahwa saat ini telah dilakukan penyetaraan pejabat struktural ke fungsional dengan jumlah sekitar 39.000 jabatan. Selanjutnya Kementerian PANRB akan melakukan 3 langkah strategis yaitu:

• Penyempurnaan Peraturan Menteri PANRB No. 28/2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

• Penyusunan Instruksi Presiden tentang Penyederhanaan Birokrasi.

• Melakukan optimalisasi penyederhanaan birokrasi pada Pemerintah Daerah.

Pasca proses penyederhanaan birokrasi, penerapan mekanisme kerja berbasis digital adalah sebuah keniscayaan untuk memastikan penerapan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan mekamisme kerja. Melalui penyederhanaan birokrasi dan mekanisme kerja berbasis digital diharapkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan akan menjadi lebih fleksibel, dinamis, adaptif, dan kolaboratif.*ES