Senin, 25 Januari 2020, Kementerian PANRB menyelenggarakan Rapat Evaluasi Pengalihan Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional. Kegiatan yang berlangsung melalui aplikasi Zoom Meeting tersebut dimulai pada pukul 08.30 WIB dan di ikuti oleh sekitar 270 peserta dari perwakilan di tiap-tiap K/L dan Pemerintah Daerah.

Kegiatan tersebut disi oleh beberapa narasumber yaitu Asisten Deputi Manajemen Karir Manajemen Karier dan Talenta Sumber Daya Manusia Aparatur, Kementerian PANRB, Aba Subagja, Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, LAN, Erna Irawati, dan Kepala Sub Direktorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan, BKN, Agus Praptana.

Mengawali penjelasannya, Aba Subagja menyampaikan:dalam pelaksanaan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan, yaitu: 1) Kecenderungan mempertahankan jabatan struktural; 2) Menunda pelantikan yang mengakibatkan pembatasan rekomendasi; 3) Penyesuaian pangkat dengan jabatan yang tidak setara; 4) Menambah angka kredit untuk kenaikan pangkat berikutnya; 5) Penghasilan dalam jabatan fungsional penyetaraan lebih tinggi dari jabatan administrator atau pengawas; 6) Penghasilan dalam jabatan fungsional penyetaraan diberikan lebih rendah dari jabatan administrator atau pengawas.

Masih pada kesempatan yang sama, KemenPANRB menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada K/L yang telah selesai dalam melaksanakan penyetaraan jabatan struktural ke fungsional, diantaranya adalah: 1) Kemenhub; 2) BKKBN; 3) Komisi Yudisial; 4) BSSN; 5) Setjen Wantannas; 6) Kemenlu; 7) Kemen Parekraf; 8) Kemenkominfo; 9) BNPP; 10) KPU; 11) BKN; 12) LAPAN; 13) Kemenkes; 14) Kemenko PMK.

Aba menjelaskan bahwa langkah kedepan yang akam diambil pemerintah dalam konteks penyederhaaan birokrasi dalam rangka menjamin pengembangan karir pejabat fungsional adalah: 1) Penyusunan Peraturan Presiden tentang Penyederhanaan Birokrasi; 2) Melakukan revisi PermenPANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Percepatan Penyelesaian Rperpres Tentang Penghasilan Bagi Jabatan Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi; 3) Melanjutkan percepatan pembentukan jabatan fungsional baru; 4) Pengembangan dan penetapan sistem kerja baru yang berbasis fungsional; 5) Pengembangan/optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung sistem kerja baru.

Sementara itu Erna Irawati, Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, LAN menyampaikan mengenai urgensi penyederhanaan birokras yaitu: 1) Membangun profesionalitas birokrasi; 2) Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah; 3) Memperpen proses pengambilan keputusan; 4) Menciptakan birokrasi yang lincah dan adaptif: 5) Membangun budaya unggul; 6) Optimalisasi peran pegawai: 7) Meningkatan kecepatan pelayanan publik.

Semenara itu, Agus Praptana, Kepala Sub Direktorat Kenaikan Pangkat dan Jabatan, BKN, menyampaikan bahwa penetapan kelas jabatan fungsional yang akan diduduki yaitu disetarakan dengan kelas jabatan administrasi yang akan diduduki sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan tugas dan fungsi koordinasi dan pengelolaan kegiatan diberikan tambahan angka kredit 25?ri angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit.

Pada kesempatan tersebut dijelaskan bahwa Rekapitulasi data KemenPANRB mencatat bahwa total pegawai ASN yang telah disetarakan menjadi pejabat fungsional sebanyak 39.387 personil.*ES